Pemerintah Tolak Larang Ekspor Barang Mentah

JAKARTA - Pemerintah mengaku hanya ingin mengamankan pasokan dalam negeri terhadap barang mentah agar tidak sembarang diekspor. Hal ini berimbas pada diajukannya pemerintah Indonesia ke World Trade Organization (WTO) karena adanya pelarangan ekspor bahan mentah.

"Kita bukan pelarangan kok tetapi (ekspor) ada syarat seperti misalnya masalah lingkungan hidup kita ingin security of supply di dalam negeri itu jadi enggak ada urusan dengan WTO," kata Dirjen Minerba ESDM Kementerian ESDM Thamrin Sihite yang ditemui di Gedung Paripurna I DPR-RI, Jakarta,  Selasa (12/6/2012).

Demi menjelaskan hal itu, pemerintah telah menjelaskan kepada pihak Jepang dan mendapat sambutan baik sehingga mereka mengerti dengan adanya pelarangan ekspor besar-besaran tersebut.

"Kalau di WTO itu kalau kita melarang ekspor. Kita boleh ekspor dengan syarat itu kan berbeda dengan pelarangan," jelas Thamrin.

Thmarin menyebut, langkah pemerintah Indonesua adalah mengendalikan ekspor agar supply dalam negeri. Pemerintah juga ingin menata izin usaha pertambangan sehingga tertib dalam masalah perpajakan dan lingkungan yang sering terjadi kesalahpahaman.

"Kita kan pengertiannya bukan bahan baku tetapi bahan mentah padahal peraturan itu kan bahan mentah Jadi mereka persepsinya berbeda," tutup dia.[]

 

Sumber: http://economy.okezone.com

Sumatera langka BBM, pemerintah tak tambah kuota

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di berbagai daerah saat ini sering terjadi. Setelah Kalimantan, kali ini kelangkaan BBM juga melanda sejumlah daerah Sumatera Selatan dan meminta tambahan BBM bersubsidi.

Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik secara tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menambah kuota BBM bersubsidi Sumatera. Seperti halnya di Kalimantan, jika terjadi kelangkaan BBM, pemerintah hanya akan menambah kuota BBM non subsidi.

"Ada kelangkaan gubenurnya harus berfikir, kalau minta tambahan non subsidi kita kasih, karena ada industri yang membeli BBM di luar dengan harga yang lebih tinggi, dia mampu tapi kalau disediakan pemerintah dia maunya yang bersubsidi jadi, kita akan drop kekurangan itu dengan BBM yang non subsidi," katanya di Jakarta Senin (11/6).

Senada dengan Jero Wacik, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andi Noorsaman Sommeng mengatakan, pihaknya tidak akan menambah BBM bersubsidi. Alasannya, pihaknya telah mendistribusikan secara merata untuk semua daerah di Indonesia. "Kita belum tahu. Kalau emang enggak cukup, ya nggak bisa lagi. Kita kan tergantung kemampuan keuangan negara," tegasnya.

Sebelumnya, sekitar 20 orang anggota DPRD Sumatera mengadu kepada Ketua DPR Marzuki Ali atas kelangkaan BBM di wilayahnya. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan Nasrun Madang mengatakan kelangkaan BBM di Sumsel semakin parah dan berkepanjangan. Para anggota DPRD tersebut, meminta tambahan yang sama persis dengan Kalimantan sebesar 2,5 juta kilo liter.

"Kelangkaan sudah terjadi sejak bulan Maret kemarin hingga saat ini. Kita meminta tambahan 10 persen untuk solar dan 15 persen untuk premium,"  katanya.

Ketua DPRD Sumatera Selatan, Wasista mengakui sekitar 2.000 truk penambang tambang menggunakan BBM subsidi. "Jangan samakan Sumsel dengan Jawa. Di Sumsel itu ada daratan, laut, perkebunan. Kasihan kan nelayan-nelayannya juga," katanya[]

Sumber: http://www.merdeka.com

Mental Sering Jadi Kelemahan dalam Berbisnis

VIVAnews - Kalangan industri merespons negatif kenaikan harga gas di pasaran. Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk membantah mengambil untung dari kenaikan itu, semata hanya merespons naiknya biaya operasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, meminta agar PGN dan pengusaha maupun kalangan industri duduk bersama untuk membahas permasalahan itu.

"Saya sudah minta untuk duduk sama-sama antara PGN dan pengusaha. Karena memang selama ini, gas itu harganya US$2 per juta British thermal unit (MMBTU), tapi sekarang PGN beli sudah di atas US$5 per MMBTU. Tapi, tidak boleh harga gas itu mematikan industri, karena industri adalah lapangan kerja," kata Hatta di Hotel Gran Melia, Jakarta, Sabtu 9 Juni 2012.

Menurut dia, pertemuan antara PGN dan pengusaha penting untuk mendapatkan solusi mengenai kenaikan harga gas.

"Saya minta untuk dibahas supaya ada win-win solution. Diupayakan supaya industri tidak tutup, tapi industri juga harus memahami harga gas tidak mungkin dipertahankan, karena belinya sudah tinggi. Namun, tidak juga sekaligus harus gradual kenaikannya," ujar Hatta.

Antisipasi inflasi karena kenaikan itu? "Kalau gas naik, tentu ada dampaknya ke inflasi. Tentu ini harus kami manage dengan baik," tuturnya.[]

 

Sumber: http://bisnis.vivanews.com