Ini Susunan Menteri dan Wamen Terbaru

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan nama Menteri Kesehatan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepalan Badan Pertanahan Nasional yang baru di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/6/2012).

Menteri Kesehatan dijabat oleh Nafsiah Mboy, Kepala BKPM dijabat Chatib Basri,  Wakil Menteri ESDM dijabat Rudi Rubiandini, dan Kepala BPN dijabat Hendarman Supandji. Rencananya, Presiden akan melantik menteri dan wakil menteri yang baru ini di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/6/2012).

Berikut Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II beserta jajaran wakil menteri:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Hatta Rajasa
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Agung Laksono
Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
Menteri Hukum dan HAM: Amir Sjamsuddin
Menteri Keuangan: Agus Martowardjojo
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Jero Wacik
Menteri Perindustrian: MS Hidayat
Menteri Perdagangan: Gita Wirjawan
Menteri Pertanian: Suswono
Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
Menteri Perhubungan: EE Mangindaan
Menteri Kelautan dan Perikanan: Tjitjip Sutardjo
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
Menteri Kesehatan: Nafsiah Mboi (menggantikan Endang Rahayu Sedyaningsih yang meninggal pada 2 Mei 2012)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : M Nuh
Menteri Sosial: Salim Segaf Aljufrie
Menteri Agama: Suryadharma Ali
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Mari Elka Pangestu
Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
Menneg Riset dan Teknologi: Gusti Mohammad Hatta
Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
Menneg Lingkungan Hidup: Balthazar Kambuaya
Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Azwar Abubakar
Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
Menneg BUMN: Dahlan Iskan
Menneg Perumahan Rakyat: Djan Faridz
Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Negara:
Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto
Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Letjen TNI Marciano Norman
Kepala BKPM: Chatib Basri (menggantikan Gita Wiryawan).
Kepala BPN: Hendarman Supandji (menggantikan Joyo Winoto)

Jajaran Wakil Menteri yang baru saja diangkat melalui Keputusan Presiden Nomor 65/M/2012 
Wakil Menteri Perindustrian: Alex SW Retraubun
Wakil Menteri Perhubungan: Bambang Susantono
Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Hermanto Dardak
Wakil Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Lukita Dinarsyah Tuwo
Wakil Menteri Keuangan: Anny Ratnawati
Wakil Menteri Luar Negeri: Wardana
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Denny Indrayana
Wakil Menteri Keuangan: Mahendra Siregar
Wakil Menteri Perdagangan: Bayu Krisnamurthi
Wakil Menteri Pertanian: Rusman Heriawan
Wakil Menteri Kesehatan: Ali Ghufron Mukti
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan: H Musliar Kasim
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan: Wiendu Nuryanti
Wakil Menteri Agama: Nasarudin Umar
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sapta Nirwandar Wakil
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Eko Prasojo
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara: Mahmuddin Yasin.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Rudi Rubiandini (menggantikan Widjajono Partowidagdo yang meninggal pada 21 April 2012)  

 

Sumber: http://nasional.kompas.com

Boediono Kritik Banyak Politik Kepentingan di Daerah

Jakarta Wakil Presiden Boediono mengkritik maraknya tarik menarik politik kepentingan di daerah. Boediono juga menyebut pengelolaan keuangan daerah yang tidak efektif.

"Bangunan birokrasi di daerah tidak jarang kita biarkan menjadi korban tarik menarik kepentingan politik sempit dan bahkan kepentingan perorangan," ujar Boediono.

Hal tersebut dikatakannya pada acara pembukaan ASPA International Seminar dan IAPA Annual Conference 2012 di Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (12/6/2012).

Selain itu, Boediono menyebut pengelolaan keuangan di daerah yang tidak mumpuni. "Pemda-pemda yang ukurannya sama dengan perusahaan besar, tidak memiliki manajer keuangan yang benar-benar profesional dan handal," terangnya.

Menurut Boediono, pengelolaan birokrasi khususnya pada administrasi publik di Indonesia pada saat ini memiliki beberapa kesamaan dengan kondisi awal penerapan manajemen publik modern di Amerika Serikat.

"Pada masa kita menginginkan perubahan cepat menuju demokrasi, banyak pegawai negeri beralih menjadi politisi, dan banyak politisi melihat birokrasi dan sumber daya terkait sebagai domain pengaruh mereka," kata mantan Gubernur BI ini.

Oleh karenanya, lanjut Boediono, birokrasi pemerintahan kita saat ini memerlukan penataan dan perubahan mendasar, yang hanya bisa terjadi apabila ada kemauan politik yang kuat dari masyarakat.

"Seluruh elemen bangsa. Sesuatu yang terus terang masih harus kita bangun, kita kukuhkan," ujarnya.

Lebih lanjut Boediono menjelaskan, dalam maraknya kampanye pengendalian oleh masyarakat, malah justru menghilangkan perhatian pada upaya peningkatan produktivitas. Bagi para pekerja yang ruang lingkupnya berada di wilayah birokrasi, maka misi yang terpenting adalah menjadi profesional di bidangnya masing-masing.

"Sehingga dapat menjamin adanya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dan integritas, yang mampu menangkal intervensi politik yang tidak sehat, dan yang kembali peduli untuk meningkatkan produktivitas," tegasnya.

Dia mencontohkan, di negara yang telah mapan demokrasinya selalu ada pembagian tanggungjawab yang jelas dan transparan antara pejabat yang terpilih oleh rakyat dan birokrat yang ditunjuk untuk membantu.

"Prinsipnya, pimpinan atau yang dapat disebut Pemerintah dan wakil-wakil rakyat yang terpilih memiliki wewenang pada tingkat kebijakan," ujarnya.

"Sementara mereka yang menjadi aparatur negara atau para birokrat, memiliki wewenang administratif, untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan kaidah-kaidah good governance yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik atau kepentingan lain," tambahnya.

Sumber: http://news.detik.com

Akhirnya, SBY Pertahankan Semua Wakil Menteri

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Nomor: 65/M Tahun 2012 akhirnya memutuskan untuk mempertahankan semua wakil menteri yang saat ini masih menjabat pada posisinya masing-masing.

Dikutip dari Sekretaris Kabinet, Minggu (10/6/2012), hal tersebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tanggal 5 Juni lalu, dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian.

Dalam Keppres itu ditegaskan, Wakil Menteri yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009 Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010 Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011, yaitu:

1. Prof. Dr. Alex S.W. Retraubun, M.Sc sebagai Wakil Menteri Perindustrian;

2. Dr.Ir. Bambang Susantono, MCP.MSCE sebagai Wakil Menteri Perhubungan;

3. Dr.Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum;

4. Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan;

5. Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, M.A. sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Dr. Ir Anny Ratnawati, M.S sebagai Wakil Menteri Keuangan;

7. Drs. Wardana sebagai Wakil Menteri Luar Negeri;

8. Prof. Denny Indrayana, S.H., LLM., Ph.D sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Mahendra Siregar, S.E., M.Si sebagai Wakil Menteri Keuangan;

10. Dr.Ir. Bayu Krisnamurthi., M.Si sebagai Wakil Menteri Perdagangan;

11. Dr. Rusman Heriawan, S.E., M.Si sebagai Wakil Menteri Pertanian;

12. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D sebagai Wakil Menteri Kesehatan;

13. Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, M.S. sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan;

14. Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan;

15. Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, M.A sebagai Wakil Menteri Agama;

16. Dr. Sapta Nirwandar sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

17. Prof.Dr. Eko Prasojo, S.I.P sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

18. Drs. Mahmuddin Yasin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Adapun masa jabatannya paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden periode 2009-2014.

Sementara hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Wakil Menteri, bunyi penetapan kedua Keppres itu, akan diatur dengan peraturan perundang-undangan. "Keppres ini berlaku mulai tanggal ditetapkan," bunyi ketetapan ketiga Keppres Nomor 65/M Tahun 2012 itu.[]

Sumber: http://news.okezone.com