Sumatera langka BBM, pemerintah tak tambah kuota

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di berbagai daerah saat ini sering terjadi. Setelah Kalimantan, kali ini kelangkaan BBM juga melanda sejumlah daerah Sumatera Selatan dan meminta tambahan BBM bersubsidi.

Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik secara tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menambah kuota BBM bersubsidi Sumatera. Seperti halnya di Kalimantan, jika terjadi kelangkaan BBM, pemerintah hanya akan menambah kuota BBM non subsidi.

"Ada kelangkaan gubenurnya harus berfikir, kalau minta tambahan non subsidi kita kasih, karena ada industri yang membeli BBM di luar dengan harga yang lebih tinggi, dia mampu tapi kalau disediakan pemerintah dia maunya yang bersubsidi jadi, kita akan drop kekurangan itu dengan BBM yang non subsidi," katanya di Jakarta Senin (11/6).

Senada dengan Jero Wacik, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andi Noorsaman Sommeng mengatakan, pihaknya tidak akan menambah BBM bersubsidi. Alasannya, pihaknya telah mendistribusikan secara merata untuk semua daerah di Indonesia. "Kita belum tahu. Kalau emang enggak cukup, ya nggak bisa lagi. Kita kan tergantung kemampuan keuangan negara," tegasnya.

Sebelumnya, sekitar 20 orang anggota DPRD Sumatera mengadu kepada Ketua DPR Marzuki Ali atas kelangkaan BBM di wilayahnya. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan Nasrun Madang mengatakan kelangkaan BBM di Sumsel semakin parah dan berkepanjangan. Para anggota DPRD tersebut, meminta tambahan yang sama persis dengan Kalimantan sebesar 2,5 juta kilo liter.

"Kelangkaan sudah terjadi sejak bulan Maret kemarin hingga saat ini. Kita meminta tambahan 10 persen untuk solar dan 15 persen untuk premium,"  katanya.

Ketua DPRD Sumatera Selatan, Wasista mengakui sekitar 2.000 truk penambang tambang menggunakan BBM subsidi. "Jangan samakan Sumsel dengan Jawa. Di Sumsel itu ada daratan, laut, perkebunan. Kasihan kan nelayan-nelayannya juga," katanya[]

Sumber: http://www.merdeka.com