BANDA ACEH - Puluhan mahasiswa bersama masyarakat Aceh Singkil, Rabu (6/6) pagi, melancarkan unjuk rasa ke Gedung DPRA. Mereka mendesak DPRA segera turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah Masyarakat Aceh Singkil yang mereka klaim dirampas oleh PT Ubertraco/Nafasindo.
Massa yang tiba di DPRA sekira pukul 10.30 WIB secara bergantian menyuarakan aspirasinya, terkait persoalan sengketa lahan antara warga Aceh Singkil dengan PT Ubertraco.
Tapi sayangnya, setelah beberapa jam massa menumpahkan uneg-unegnya, tak ada seorang pun anggota dewan yang keluar menemui mereka. Bahkan anggota DPRA dari daerah pemilihan (dapil) 7 juga tidak keluar, sehingga pergolakan massa pun muncul. Mereka mendesak masuk ke dalam gedung untuk menemui anggota DPAR. Waktu itulah polisi yang mengamankan aksi itu berusaha menahan demonstran.
Karena massa tetap bersikukuh menemui, sehingga aksi saling dorong pun tak terhindari. Namun, ketegangan itu tidak berlangsung lama, karena Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, langsung menemui demonstran.
Menyikapi persoalan sengketa lahan antara Masyarakat Aceh Singkil dengan PT Ubertraco, Ketua DPRA, menyatakan bahwa persoalan itu telah dibicarakan dengan Anggota DPRA Dapil 7. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menanyakan sejauh mana penyelesaian yang telah ditempuh.
Koordinator aksi, Jirin mengatakan berbagai upaya telah dilakukan masyarakat Aceh Singkil untuk meminta kembali hak mereka yang telah dirampas oleh PT Ubertraco. Hingga tahapan terakhir berdasarkan rujukan surat Gubernur Aceh Nomor 590/38064 tanggal 26 Desember 2011, permintaan pengamanan dari kepolisian dalam pemasangan tapal batas secara permanen.
Lalu, lanjut Jirin, Kapolda mengeluarkan surat tanggal 02 Januari 2012 yang intinya siap melakukan pengamanan pemasangan tapal batas setelah Pilkada Aceh selesai. Tetapi, kenyataannya sampai saat ini pematokan tapal batas permanen terhadap tapal batas HGU PT Ubertraco tidak kunjung dilakukan.
Ia menuding pihak kepolisian tidak memberi tanggapan terhadap permintaan BPN Aceh tersebut. “Ini tentu patut dipertanyakan ada apa sebenarnya. Kenapa sampai detik ini tapal batas HGU PT Ubertraco tidak kunjung dipatok. Padahal jelas bahwa sengketa lahan itu sudah terbukti penyerobotan dilakukan oleh PT Ubertraco terhadap lahan masyarakat,” ungkap Jirin.(mir)
