Jakarta
Wakil Presiden Boediono mengkritik maraknya tarik
menarik politik kepentingan di daerah. Boediono juga menyebut
pengelolaan keuangan daerah yang tidak efektif.
"Bangunan birokrasi di daerah tidak jarang kita biarkan menjadi korban tarik menarik kepentingan politik sempit dan bahkan kepentingan perorangan," ujar Boediono.
Hal tersebut dikatakannya pada acara pembukaan ASPA International Seminar dan IAPA Annual Conference 2012 di Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (12/6/2012).
Selain itu, Boediono menyebut pengelolaan keuangan di daerah yang tidak mumpuni. "Pemda-pemda yang ukurannya sama dengan perusahaan besar, tidak memiliki manajer keuangan yang benar-benar profesional dan handal," terangnya.
Menurut Boediono, pengelolaan birokrasi khususnya pada administrasi publik di Indonesia pada saat ini memiliki beberapa kesamaan dengan kondisi awal penerapan manajemen publik modern di Amerika Serikat.
"Pada masa kita menginginkan perubahan cepat menuju demokrasi, banyak pegawai negeri beralih menjadi politisi, dan banyak politisi melihat birokrasi dan sumber daya terkait sebagai domain pengaruh mereka," kata mantan Gubernur BI ini.
Oleh karenanya, lanjut Boediono, birokrasi pemerintahan kita saat ini memerlukan penataan dan perubahan mendasar, yang hanya bisa terjadi apabila ada kemauan politik yang kuat dari masyarakat.
"Seluruh elemen bangsa. Sesuatu yang terus terang masih harus kita bangun, kita kukuhkan," ujarnya.
Lebih lanjut Boediono menjelaskan, dalam maraknya kampanye pengendalian oleh masyarakat, malah justru menghilangkan perhatian pada upaya peningkatan produktivitas. Bagi para pekerja yang ruang lingkupnya berada di wilayah birokrasi, maka misi yang terpenting adalah menjadi profesional di bidangnya masing-masing.
"Sehingga dapat menjamin adanya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dan integritas, yang mampu menangkal intervensi politik yang tidak sehat, dan yang kembali peduli untuk meningkatkan produktivitas," tegasnya.
Dia mencontohkan, di negara yang telah mapan demokrasinya selalu ada pembagian tanggungjawab yang jelas dan transparan antara pejabat yang terpilih oleh rakyat dan birokrat yang ditunjuk untuk membantu.
"Prinsipnya, pimpinan atau yang dapat disebut Pemerintah dan wakil-wakil rakyat yang terpilih memiliki wewenang pada tingkat kebijakan," ujarnya.
"Sementara mereka yang menjadi aparatur negara atau para birokrat, memiliki wewenang administratif, untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan kaidah-kaidah good governance yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik atau kepentingan lain," tambahnya.
Sumber: http://news.detik.com
"Bangunan birokrasi di daerah tidak jarang kita biarkan menjadi korban tarik menarik kepentingan politik sempit dan bahkan kepentingan perorangan," ujar Boediono.
Hal tersebut dikatakannya pada acara pembukaan ASPA International Seminar dan IAPA Annual Conference 2012 di Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (12/6/2012).
Selain itu, Boediono menyebut pengelolaan keuangan di daerah yang tidak mumpuni. "Pemda-pemda yang ukurannya sama dengan perusahaan besar, tidak memiliki manajer keuangan yang benar-benar profesional dan handal," terangnya.
Menurut Boediono, pengelolaan birokrasi khususnya pada administrasi publik di Indonesia pada saat ini memiliki beberapa kesamaan dengan kondisi awal penerapan manajemen publik modern di Amerika Serikat.
"Pada masa kita menginginkan perubahan cepat menuju demokrasi, banyak pegawai negeri beralih menjadi politisi, dan banyak politisi melihat birokrasi dan sumber daya terkait sebagai domain pengaruh mereka," kata mantan Gubernur BI ini.
Oleh karenanya, lanjut Boediono, birokrasi pemerintahan kita saat ini memerlukan penataan dan perubahan mendasar, yang hanya bisa terjadi apabila ada kemauan politik yang kuat dari masyarakat.
"Seluruh elemen bangsa. Sesuatu yang terus terang masih harus kita bangun, kita kukuhkan," ujarnya.
Lebih lanjut Boediono menjelaskan, dalam maraknya kampanye pengendalian oleh masyarakat, malah justru menghilangkan perhatian pada upaya peningkatan produktivitas. Bagi para pekerja yang ruang lingkupnya berada di wilayah birokrasi, maka misi yang terpenting adalah menjadi profesional di bidangnya masing-masing.
"Sehingga dapat menjamin adanya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dan integritas, yang mampu menangkal intervensi politik yang tidak sehat, dan yang kembali peduli untuk meningkatkan produktivitas," tegasnya.
Dia mencontohkan, di negara yang telah mapan demokrasinya selalu ada pembagian tanggungjawab yang jelas dan transparan antara pejabat yang terpilih oleh rakyat dan birokrat yang ditunjuk untuk membantu.
"Prinsipnya, pimpinan atau yang dapat disebut Pemerintah dan wakil-wakil rakyat yang terpilih memiliki wewenang pada tingkat kebijakan," ujarnya.
"Sementara mereka yang menjadi aparatur negara atau para birokrat, memiliki wewenang administratif, untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan kaidah-kaidah good governance yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik atau kepentingan lain," tambahnya.
Sumber: http://news.detik.com
0 komentar:
Posting Komentar