JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dalam sepekan ini,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana tidak menjadwalkan
pemeriksaan para saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan sport
center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Untuk sementara, penyidik akan fokus mengkaji temuan-temuan di lapangan dan keterangan para saksi. "Sepekan ini tak ada pemeriksaan," kata Karo Humas KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/6).
Johan mengungkapkan, saat ini pihaknya melakukan evaluasi dan penelitian bukti-bukti yang didapat. "Selama sepekan ini tim masih mendalami data dan bukti yang dikumpulkan," ujarnya.
Saat ditanya wartawan apakah ada hambatan dalam mengurai kasus ini, Johan menjawab tidak ada. "Hambatannya tidak ada, Cuma KPK membutuhkan temuan dua alat bukti, karena hal itulah yang lebih penting," katanya.
Sementara itu, terkait rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Proyek Hambalang di DPR, Johan menegaskan pihaknya tidak akan menolak data yang akan diberikan oleh Pansus. "Bagaimanapun, bila ada data yang disampaikan DPR ke KPK tentu kita akan terima," katanya.
Johan juga menegaskan, bahwa KPK itu memiliki domain di bidang hukum. Sementara DPR domainnya politik. sehingga dalam penyidikan kasus Hambalang ini rasanya tidak akan bisa dicampuradukkan antara proses hukum dan politik.
Seperti diketahui, KPK sudah beberapa kali melakukan gelar perkara lanjutan untuk kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sport center di Hambalang, Jawa Barat yang ditaksir menggunakan dana hingga Rp2,5 triliun. Tidak hanya itu, lebih dari 70 saksi juga sudah diperiksa. Namun, KPK belum menaikan tingkat kasus ini ke tingkat penyidikan.[]
Untuk sementara, penyidik akan fokus mengkaji temuan-temuan di lapangan dan keterangan para saksi. "Sepekan ini tak ada pemeriksaan," kata Karo Humas KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/6).
Johan mengungkapkan, saat ini pihaknya melakukan evaluasi dan penelitian bukti-bukti yang didapat. "Selama sepekan ini tim masih mendalami data dan bukti yang dikumpulkan," ujarnya.
Saat ditanya wartawan apakah ada hambatan dalam mengurai kasus ini, Johan menjawab tidak ada. "Hambatannya tidak ada, Cuma KPK membutuhkan temuan dua alat bukti, karena hal itulah yang lebih penting," katanya.
Sementara itu, terkait rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Proyek Hambalang di DPR, Johan menegaskan pihaknya tidak akan menolak data yang akan diberikan oleh Pansus. "Bagaimanapun, bila ada data yang disampaikan DPR ke KPK tentu kita akan terima," katanya.
Johan juga menegaskan, bahwa KPK itu memiliki domain di bidang hukum. Sementara DPR domainnya politik. sehingga dalam penyidikan kasus Hambalang ini rasanya tidak akan bisa dicampuradukkan antara proses hukum dan politik.
Seperti diketahui, KPK sudah beberapa kali melakukan gelar perkara lanjutan untuk kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sport center di Hambalang, Jawa Barat yang ditaksir menggunakan dana hingga Rp2,5 triliun. Tidak hanya itu, lebih dari 70 saksi juga sudah diperiksa. Namun, KPK belum menaikan tingkat kasus ini ke tingkat penyidikan.[]
Sumber: http://beritahukum.com
0 komentar:
Posting Komentar