JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Para penggiat Hukum
dan HAM yang terdiri dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (KontraS)-Papua, Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan
Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, LBH – Papua, Elsham Papua,
ALDP, KPKC Sinode GKI, BUK dan Pendamping Tapol/Napol Biak telah
menerima pengaduan dari 4 orang korban, bahwa telah terjadi tindak
kekerasan, penyiksaan dan perlakuan tidak menyenangkan yang diduga
dilakukan oleh Kalapas Klas II A Abepura Drs. Liberty Sitinjak,M.Si, MM
beserta beberapa orang staf Lapas kepada 41 Narapidana dan 1 Tahanan
Politik di Lapas Klas II A Abepura – Jayapura – Papua pada tanggal 30
April 2012 sekitar pukul 13.00 waktu Papua.
Dari hasil investigasi yang dilakukan sejak tanggal 3 Mei 2012 hingga sekarang, peristiwa kekerasan dan penyiksaan ini berawal dari suatu komunikasi yang keliru, yang mana kemudian direspon oleh Kalapas Abepura dan beberapa staf Lapas dengan tindakan represif. Kemudian dari hasil tindakan tersebut, selama 3 hari setelah kejadian, akses keluarga dan pengacara terhadap tahanan dan narapidana di LP ditutup untuk umum, entah untuk maksud dan tujuan apa. Dari evaluasi kami juga bahwa hal ini bukanlah yang pertama terjadi di Lapas Klas II A Abepura, namun pada tahun 2008 dan 2010 pernah terjadi beberapa hal yang serupa. Kami sangat menyayangkan bahwa pola-pola kekerasan masih digunakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Abepura untuk meredam beberapa aspirasi dan kreatifitas Tahanan maupun Narapidana,sebagaimana release yang dibagikan kepada para wartawan (06/06).
Para penggiat HAM sangat menyayangkan bahwa belum ada pertanggungjawaban okum terhadap dugaan kekerasan yang terjadi tanggal 30 April 2012, tetapi Kalapas yang bersangkutan telah dipindahkan ke LAPAS Ambon tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini tentunya membuat kami berpikir bahwa Negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sebagai penanggungjawab tertinggi atas tahanan dan narapidana, masih melanggengkan tindakan kekerasan, karena tidak adanya pertanggungjawaban okum terhadap setiap pelaku kekerasan khususnya dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Abepura.
Menindaklanjuti hal tersebut, kami mencoba melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) Provinsi Papua untuk mengkonfirmasi persoalan dimaksud. Namun setelah dikoordinasikan dengan Kanwil Depkumham, belum ada okum d an terkesan tidak ada itikad baik atas permohonan audiensi ini.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Koalisi Penanganan Kasus Dugaan Penyiksaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Abepura menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Adanya pertanggungjawaban okum dari Institusi Negara dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM yang membawahi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM serta Lapas Klas II A Abepura (Kalapas Drs. Liberti Sitinjak, M.Si, MM) terhadap peristiwa yang terjadi tanggal 30 April 2012 sehingga terciptanya keadilan bagi para korban.
2. Adanya jaminan keamanan bagi para korban dari ancaman, intimidasi dan tekanan berkaitan dengan peristiwa tersebut di atas, karena saat ini korban berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Abepura.
3. Mengganti Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagai atasan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Jayapura karena selama ini tidak dapat bertindak proaktif dan kooperatif dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dialami oleh para tahanan dan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Abepura.
4. Adanya Jaminan ketidakberulangan tindakan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Abepura, yang dapat ditunjukkan dengan proses okum yang tegas bagi setiap pelaku sehingga memberikan efek jera.
Dari hasil investigasi yang dilakukan sejak tanggal 3 Mei 2012 hingga sekarang, peristiwa kekerasan dan penyiksaan ini berawal dari suatu komunikasi yang keliru, yang mana kemudian direspon oleh Kalapas Abepura dan beberapa staf Lapas dengan tindakan represif. Kemudian dari hasil tindakan tersebut, selama 3 hari setelah kejadian, akses keluarga dan pengacara terhadap tahanan dan narapidana di LP ditutup untuk umum, entah untuk maksud dan tujuan apa. Dari evaluasi kami juga bahwa hal ini bukanlah yang pertama terjadi di Lapas Klas II A Abepura, namun pada tahun 2008 dan 2010 pernah terjadi beberapa hal yang serupa. Kami sangat menyayangkan bahwa pola-pola kekerasan masih digunakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Abepura untuk meredam beberapa aspirasi dan kreatifitas Tahanan maupun Narapidana,sebagaimana release yang dibagikan kepada para wartawan (06/06).
Para penggiat HAM sangat menyayangkan bahwa belum ada pertanggungjawaban okum terhadap dugaan kekerasan yang terjadi tanggal 30 April 2012, tetapi Kalapas yang bersangkutan telah dipindahkan ke LAPAS Ambon tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini tentunya membuat kami berpikir bahwa Negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sebagai penanggungjawab tertinggi atas tahanan dan narapidana, masih melanggengkan tindakan kekerasan, karena tidak adanya pertanggungjawaban okum terhadap setiap pelaku kekerasan khususnya dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Abepura.
Menindaklanjuti hal tersebut, kami mencoba melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) Provinsi Papua untuk mengkonfirmasi persoalan dimaksud. Namun setelah dikoordinasikan dengan Kanwil Depkumham, belum ada okum d an terkesan tidak ada itikad baik atas permohonan audiensi ini.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Koalisi Penanganan Kasus Dugaan Penyiksaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Abepura menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Adanya pertanggungjawaban okum dari Institusi Negara dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM yang membawahi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM serta Lapas Klas II A Abepura (Kalapas Drs. Liberti Sitinjak, M.Si, MM) terhadap peristiwa yang terjadi tanggal 30 April 2012 sehingga terciptanya keadilan bagi para korban.
2. Adanya jaminan keamanan bagi para korban dari ancaman, intimidasi dan tekanan berkaitan dengan peristiwa tersebut di atas, karena saat ini korban berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Abepura.
3. Mengganti Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagai atasan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Jayapura karena selama ini tidak dapat bertindak proaktif dan kooperatif dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dialami oleh para tahanan dan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Abepura.
4. Adanya Jaminan ketidakberulangan tindakan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Abepura, yang dapat ditunjukkan dengan proses okum yang tegas bagi setiap pelaku sehingga memberikan efek jera.
Sumber: http://beritahukum.com
0 komentar:
Posting Komentar